Padang Pariaman, 1 Agustus 2024 - Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melalui Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) menggelar kegiatan penyusunan analisa kebutuhan Sistem Informasi Akuntabilitas (SIMAK) Kinerja Perangkat Daerah. Acara ini berlangsung di Ruang Rapat Bapelitbangda dan dihadiri oleh perwakilan dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Padang Pariaman.
Kegiatan ini bertujuan untuk merumuskan kebutuhan sistem informasi yang terintegrasi guna meningkatkan akuntabilitas dan kinerja perangkat daerah. Dalam sambutannya, Kepala Bapelitbangda Padang Pariaman, Drs.AZWARMAN,MM menyampaikan bahwa penerapan SIMAK Kinerja diharapkan mampu mempercepat proses pelaporan kinerja OPD serta mempermudah evaluasi dan monitoring oleh pimpinan daerah.
“SIMAK Kinerja Perangkat Daerah ini akan menjadi alat bantu strategis untuk memastikan setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD sesuai dengan target dan rencana kerja yang telah ditetapkan. Dengan sistem ini, kita berharap bisa menciptakan transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik dalam tata kelola pemerintahan di Kabupaten Padang Pariaman,” ujar Azwarman.
Acara ini juga menghadirkan narasumber dari tim pengembang aplikasi SIMAK yang menjelaskan fitur-fitur utama serta bagaimana implementasi sistem ini dapat mendukung proses perencanaan dan pelaporan kinerja di setiap OPD. Peserta yang hadir secara aktif berdiskusi mengenai kebutuhan spesifik masing-masing OPD dan memberikan masukan untuk pengembangan sistem yang lebih optimal.
Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh OPD di Kabupaten Padang Pariaman dapat segera mengimplementasikan SIMAK Kinerja secara efektif, sehingga dapat mendorong peningkatan kinerja dan kualitas layanan publik kepada masyarakat. Bapelitbangda juga berkomitmen untuk terus memberikan pendampingan teknis kepada OPD dalam proses transisi dan pemanfaatan sistem ini ke depannya.
Dengan adanya penyusunan analisa kebutuhan ini, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menunjukkan keseriusannya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada hasil, yang pada akhirnya akan berdampak positif bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
